Setelah pekerjaan Tiang Kolom Lt. 3 selesai, sekarang para pekerja sedang persiapan untuk pekerjaan balok dan plat lantai 4.
Sabtu, 27 April 2013
Graha KADIN Kab Bogor persiapan pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4.
Setelah pekerjaan Tiang Kolom Lt. 3 selesai, sekarang para pekerja sedang persiapan untuk pekerjaan balok dan plat lantai 4.Senin, 15 April 2013
Progres Pembangunan Graha KADIN Kab Bogor
Rabu, 10 April 2013
Ikuti dan Sukseskan Tournament Golf KADIN CUP I
Ikuti dan Sukseskan Tournament Golf KADIN Cup I yang akan di selenggarakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di Lapangan Bogor Golf Club (BGC) Jl. Dr. Sumeru 65 Bogor. Bagi yang berminat dapat menghubungi Bapak Djudjun atau Bapak Simon di 0811110846. Acara ini terselenggara berkat kerjasama KADIN Kabupaten Bogor, PGI Kab. Bogor, BGC dan para sponsor seperti Bank BJB, Asosiasi Jaskon se-Kab. Bogor dan Donatur lainnya.
Kamis, 14 Maret 2013
Progres Pembangunan Gedung Graha KADIN
Sampai hari ini
progres pembangunan Graha KADIN Kabupaten Bogor adalah pekerjaan bekisting
dan persiapan pembesian untuk plat lantai 2.
Sosialisasi Produk Bank BJB
Kamis, 14 Maret 2013 bertempat di Ruang Rapat Kadin Kab Bogor. Bank BJB Cabang Cibinong bekerjasama dengan Kadin Kabupaten Bogor menggelar acara Sosialisasi Produk BJB, acara dihadiri oleh Pimpinan Bank BJB, Dewan Pengurus Kadin Kab Bogor dan Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Jaskon di Kab Bogor. Banyak produk BJB yang di sosialisasikan seperti tabungan tandamata, bjb giro dan lain-lain, Garansi Bank sampai ke Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dimana jenis KMKK bank bjb ada dua yaitu KMKK Transaksional dan KMKK Standby Loan. KMKK bank bjb dijelaskan memiliki keunggulan yaitu MUDAH, TERINTEGRASI, CEPAT selama persyaratan lengkap dan sesuai prosedur. Bagi yang berminat silahkan menghubungi Bank BJB terdekat.
AYO Menabung,,,!
Senin, 04 Maret 2013
UMK Kab Bogor Rp. 2.002.000,- ternyata memicu menurunnya investasi di wilayah Kabupaten Bogor
Besarnya Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) di wilayah Kabupaten Bogor yang mencapai Rp. 2.002.000 ternyata memicu menurunnya investasi di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke VII Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (28/2). Bupati mengungkapkan, sebelumnya Kabupaten Bogor menempati urutan kedua dalam hal sasaran investasi di Jawa Barat, namun kini Kabupaten Bogor hanya dapat menempati urutan kelima. “Menurunnya investasi di Kabupaten Bogor salah satunya dikarenakan factor UMK yang tidak rasional, “ungkap Bupati.
Bupati juga menyatakan besarnya UMK Kabupaten Bogor membuat para pengusaha memindahkan tempat usahanya ke wilayah lain yang lebih rendah UMK nya. “Terjadi ironi di Cigombong dan Cicurug, dimana beberapa perusahaan menggeser tempat usahanya dari Cigombong ke Cicurug dikarenakan UMK di Cicurug yang masuk ke Kabupaten Sukabumi hanya dibawah Rp. 1 juta. Padahal kita masih memerlukan pengusaha di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor selalu memfasilitasi dalam menentukan UMK ini antara pekerja dan pengusaha. “Kami selalu memfasilitasi dua kubu yaitu pengusaha dan pekerja namun hal tersebut hingga saat ini belum menemukan titik temu,”katanya. Oleh karena itu, Bupati berharap melalui Muskab ini Apindo dapat segera menyelesaikan dilema UMK di Kabupaten Bogor.”Saya ingin Kabupaten Bogor tetap kondusif, supaya rakyat saya hidup dengan memiliki pekerjaan sehingga terhindar dari kemiskinan, serta para pengusaha dapat terus menjalankan usahanaya di Kabupaten Bogor. Hal – hal tersebut yang harus dipikirkan oleh APINDO melalui Muskab ini, diharapkan adanya saling pengertian antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai ada PHK bagi para pekerja di Kabupaten Bogor,” harapnya. (bogorkab.go.id)
MUSKAB ke VII Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor
Kamis (28/2), Bertempat di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah diselenggarakan MUSKAB VII DPK Apindo Kabupaten Bogor untuk memilih Ketua APINDO Kabupaten Bogor untuk masa bakti 2013 - 2018.
Dalam Sambutan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten APINDO Kabupaten Bogor, Alexander Frans menjelaskan, selama ini para anggota APINDO Kabupaten Bogor selalu berusaha membangun dunia usaha di Kabupaten Bogor dengan kondusif terutama dengan para pekerja. “APINDO Kabupaten Bogor dalam setiap kesempatan dengan pengusaha sebagai anggotanya selalu menekankan agar jangan menggantungkan upah pada perhitungan UMK karena UMK hanya sebagai jaring pengaman, namun berikanlah upah sesuai dengan kondisi kerja, kemampuan pekerja, dan kemampuan perusahaan,” jelas Alex. Alex menambahkan, dalam proses penetapan upah minimum, APINDO berusaha objektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta dilapangan melalui survey maupun parameter yang objektif seperti angka inflasi. “APINDO selalu mengusulkan angka-angka yang objektif dan tidak mengada-ada yang semuanya sudah tentu demi menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak".
Pada MUSKAB VII Apindo Kabupaten Bogor ini terpilih kembali Bapak Alexander Frans, SH sebagai Ketua APINDO Kabupaten Bogor untuk masa bakti 2013 - 2018. (Moel)
Pada MUSKAB VII Apindo Kabupaten Bogor ini terpilih kembali Bapak Alexander Frans, SH sebagai Ketua APINDO Kabupaten Bogor untuk masa bakti 2013 - 2018. (Moel)
Kamis, 21 Februari 2013
Rapat Koordinasi Kadin dengan Asosiasi Jaskon se-Kab. Bogor
Kamis, 21 Februari 2013 bertempat di Ruang Rapat Kadin Kabupaten Bogor telah diselenggarakan Rapat Koordinasi KADIN dengan Pimpinan Asosiasi Jaskon se-Kab. Bogor, dalam rangka terus membangun soliditas / kekompakan dunia usaha khususnya Jaskon dan disepakati bahwa seluruh pengusaha jaskon akan ikut serta baik secara moril maupun materiil dalam percepatan PEMBANGUNAN GRAHA KADIN KAB BOGOR.
PERMEN Pembatasan Restoran Berikan Peluang Pada Pengusaha Lokal
Ketua Kamar Daging dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, H. Tb. Nasrul Ibnu HR mengapresiasi peraturan menteri (permen) yang membatasi jumlah gerai restoran dan kafe di Indonesia. Permen itu bisa memberikan kesempatan para pengusaha lokal untuk turut berpartisipasi.
"Saya kira dengan ada peraturan baru itu, tentunya memberi peluang besar kepada pengusaha lokal untuk penyertaan modal,"
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa ada pembatasan jumlah gerai suatu perusahaan industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yaitu maksimal 250 gerai. Jika jumlah gerai lebih dari jumlah itu, perusahaan itu diberi dua pilihan, yaitu mewaralabakan usahanya atau mengikutsertakan masyarakat dalam penyertaan modal.
Jika memilih pilihan kedua, besanya modal yang disertakan juga diatur. Jika investasi perusahaan sebesar kurang dari Rp10 miliar, modal yang disertakan sebesar 40 persen. Begitu pula dengan investasi yang melebihi Rp10 miliar, modal yang disertakan sebesar 30 persen.
H. Tb. Nasrul berpendapat, peraturan ini bisa memberi ruang bagi para pengusaha lokal yang tertarik untuk ikut serta menyertakan modalnya dalam gerai-gerai perusahaan yang bergerak di bidang makanan, karena, gerai-gerai yang terkenal itu memiliki keberhasilan bisnis yang tinggi.
READ MORE - PERMEN Pembatasan Restoran Berikan Peluang Pada Pengusaha Lokal
"Saya kira dengan ada peraturan baru itu, tentunya memberi peluang besar kepada pengusaha lokal untuk penyertaan modal,"
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa ada pembatasan jumlah gerai suatu perusahaan industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yaitu maksimal 250 gerai. Jika jumlah gerai lebih dari jumlah itu, perusahaan itu diberi dua pilihan, yaitu mewaralabakan usahanya atau mengikutsertakan masyarakat dalam penyertaan modal.
Jika memilih pilihan kedua, besanya modal yang disertakan juga diatur. Jika investasi perusahaan sebesar kurang dari Rp10 miliar, modal yang disertakan sebesar 40 persen. Begitu pula dengan investasi yang melebihi Rp10 miliar, modal yang disertakan sebesar 30 persen.
H. Tb. Nasrul berpendapat, peraturan ini bisa memberi ruang bagi para pengusaha lokal yang tertarik untuk ikut serta menyertakan modalnya dalam gerai-gerai perusahaan yang bergerak di bidang makanan, karena, gerai-gerai yang terkenal itu memiliki keberhasilan bisnis yang tinggi.
Rabu, 20 Februari 2013
Siap-siap Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015
Menyongsong implementasi Asean Economic Community (AEC) tahun 2015 yang lebih banyak mengusung pasar tunggal dan kesetaraan. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM), bagaimana agar mereka qualified, sehingga SDM kita bisa bersaing dengan SDM dari negara-negara Asean yang lain, karena saat integrasi ekonomi Asean diberlakukan nanti, tenaga kerja dari negara-negara lain di Asean bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di Asean. Jadi, SDM kita harus benar-benar disiapkan.
Selain menyiapkan SDM berdaya saing tinggi, kita perlu meningkatkan daya saing produk kita baik dari hasil industri manufactur maupun pertanian kita, jika daya saing kedua sektor ini rendah pasar domestik akan terus dibanjiri produk impor.
Bila pemerintah, pengusaha, dan segenap pemangku kepentingan bersatu dalam menghadapi integrasi ekonomi Asean, niscaya kita akan tampil sebagai pemenang. Kita harus optimistis bahwa Masyarakat Ekonomi Asean adalah sebuah peluang emas, bukan ancaman yang perlu ditakuti...
103 Perusahaan dikabulkan Pemprov Jabar Penangguhan Pemberlakuan UMK 2013.
CIBINONG-- Pemprov Jabar mengabulkan permohonan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum Kerja (UMK) 2013 kepada 103 perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), perusahaan yang meminta penanguhan itu, merupakan perusahaan padat karya atau industri garmen.
“Perusahaan yang meminta penangguhan UMK hanya diberi kesempatan selama empat bulan hingga 12 bulan saja,” terang kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinsosnakertrans Zaki Budiman, Rabu (6/2).
Perusahaan yang disetujui menanguhkan UMK-nya, diberikan kesempatan untuk menaikan UMK secara bertahap hingga mengikuti keputusan UMK yang sudah ditetapkan. Namun, perusahaan yang ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan terutama tidak adanya kesepakatan dengan buruh.
Selain itu, kebijakan UMK juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di Bumi Tegar Beriman. Data Dinsosnakertrans sepanjang 2013 ada 50 perusahaan yang melakukan PHK, dengan jumlah 1000 tenaga kerja yang harus dirumahkan. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan 2012 yang hanya merumahkan ratusan tenaga kerja saja.
“Sebagian besar perusahaan yang melakukan PHK adalah untuk evesiensi. Jika diakumulasikan hingga sepanjang Januari 2013 saja ada sebanyak 1.000 tenaga kerja yang harus dirumahkan,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinsosnakertrans Zaki Budiman kemarin.
Evesiensi itu, lanjut Zaki merupakan keputusan yang harus ditempuh tempuh, agar kegiatan produksi dapat terus berjalan. Sehingga perusahaan tidak merugi akibat adanya kenaikan UMK ini.
Tak hanya permasalahan coast mayor atau kenaikan UMK saja yang membuat perusahaan melakukan PHK. Namun adanya kenaiakan di berbagai sektor seperti kenaikan TDL, BBM disebut-sebut menjadi bahan pertimbangan para perusahaan untuk melakukan PHK.
“Perusahaan melakukan PHK, sebagaian besar adalah upaya untuk melakukan evisiensi,” ujarnya. Sementara itu, Sekertaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Sabeni Endik menyebutkan putusan penangguhan UMK bagi 103 perusahaan itu merupakan hal yang wajar. Mengingat, perusahaan tersebut tidak mampu menyangupi keputusan UMK itu. “Sehingga dengan dikabulkannya penangguhan kenaikan UMK itu, perusahaan itu masih terus beroperasi,” katanya semalam.
Ia berharap, kedepannya tak ada demo lagi terkait permasalahan buruh. Semua permasalahan yang ada bisa teratasi. Sehingga, iklim investasi di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bogor, Sukmayana mengatakan sepanjang mekanisme di tempuh, pihaknya tidak keberatan dengan penangguhan UMK. Namun penangguhan itu harus sesuai mekanisme. Perusahaan harus transparan melaporkan kondisi keuangan. “Selama penangguhan dilakukan sesuai dengan mekanisme, kami tidak keberatan adanya penangguhan UMK,” ujarnya.
Sementara itu ia prihatin dengan banyaknya PHK buruh dengan alasan efisiensi. Menurut dia, masih banyak jalan dapat ditempuh selain mem-PHK karyawan. Di antaranya penghapusan jam kerja lembur atau beban pengeluaran yang dapat ditekan. “Sehingga tak mesti memecat untuk efisiensi itu,” terangnya.
# sumber : www.jpnn.com
READ MORE - 103 Perusahaan dikabulkan Pemprov Jabar Penangguhan Pemberlakuan UMK 2013.
“Perusahaan yang meminta penangguhan UMK hanya diberi kesempatan selama empat bulan hingga 12 bulan saja,” terang kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinsosnakertrans Zaki Budiman, Rabu (6/2).
Perusahaan yang disetujui menanguhkan UMK-nya, diberikan kesempatan untuk menaikan UMK secara bertahap hingga mengikuti keputusan UMK yang sudah ditetapkan. Namun, perusahaan yang ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan terutama tidak adanya kesepakatan dengan buruh.
Selain itu, kebijakan UMK juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di Bumi Tegar Beriman. Data Dinsosnakertrans sepanjang 2013 ada 50 perusahaan yang melakukan PHK, dengan jumlah 1000 tenaga kerja yang harus dirumahkan. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan 2012 yang hanya merumahkan ratusan tenaga kerja saja.
“Sebagian besar perusahaan yang melakukan PHK adalah untuk evesiensi. Jika diakumulasikan hingga sepanjang Januari 2013 saja ada sebanyak 1.000 tenaga kerja yang harus dirumahkan,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinsosnakertrans Zaki Budiman kemarin.
Evesiensi itu, lanjut Zaki merupakan keputusan yang harus ditempuh tempuh, agar kegiatan produksi dapat terus berjalan. Sehingga perusahaan tidak merugi akibat adanya kenaikan UMK ini.
Tak hanya permasalahan coast mayor atau kenaikan UMK saja yang membuat perusahaan melakukan PHK. Namun adanya kenaiakan di berbagai sektor seperti kenaikan TDL, BBM disebut-sebut menjadi bahan pertimbangan para perusahaan untuk melakukan PHK.
“Perusahaan melakukan PHK, sebagaian besar adalah upaya untuk melakukan evisiensi,” ujarnya. Sementara itu, Sekertaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Sabeni Endik menyebutkan putusan penangguhan UMK bagi 103 perusahaan itu merupakan hal yang wajar. Mengingat, perusahaan tersebut tidak mampu menyangupi keputusan UMK itu. “Sehingga dengan dikabulkannya penangguhan kenaikan UMK itu, perusahaan itu masih terus beroperasi,” katanya semalam.
Ia berharap, kedepannya tak ada demo lagi terkait permasalahan buruh. Semua permasalahan yang ada bisa teratasi. Sehingga, iklim investasi di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bogor, Sukmayana mengatakan sepanjang mekanisme di tempuh, pihaknya tidak keberatan dengan penangguhan UMK. Namun penangguhan itu harus sesuai mekanisme. Perusahaan harus transparan melaporkan kondisi keuangan. “Selama penangguhan dilakukan sesuai dengan mekanisme, kami tidak keberatan adanya penangguhan UMK,” ujarnya.
Sementara itu ia prihatin dengan banyaknya PHK buruh dengan alasan efisiensi. Menurut dia, masih banyak jalan dapat ditempuh selain mem-PHK karyawan. Di antaranya penghapusan jam kerja lembur atau beban pengeluaran yang dapat ditekan. “Sehingga tak mesti memecat untuk efisiensi itu,” terangnya.
# sumber : www.jpnn.com
Perusahaan Swasta Diminta Salurkan CSR Kembangkan UKM
KEMENTERIAN Negara Koperasi dan UKM meminta perusahaan swasta mendukung perkembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan terhadap UKM yang memerlukan uluran tangan semestinya tidak saja diberikan pemerintah, tetapi bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam bentuk CSR, kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Sri Ernawati, di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, sejumlah perusahaan swasta hendaknya turut mendukung perkembangan UKM melalui penyaluran dana CSR atau dalam bentuk lainnya. Soalnya, UKM merupakan sektor paling banyak digeluti masyarakat. Sehingga memberikan bantuan pengembangan kepada UKM sama artinya dengan upaya menggerakkan sektor perekonomian riil di Indonesia.
Pihaknya mengimbau perusahaan swasta agar menyalurkan dana CSR kepada pelaku UKM yang potensial. Kita berharap agar UKM semakin dirasakan kehadirannya dan produknya berdaya saing di pasar lokal dan internasional, ujarnya. Berdasar penelitian Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama dengan Badan Pusat Statistik pada 2007, pelaku UKM di Indonesia pada 2007 jumlahnya mencapai 99,98 persen dari seluruh total pelaku usaha.
Selain itu, UKM memiliki kontribusi sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada 2006 UKM mampu menyerap hingga 85,4 juta tenaga kerja. Jumlah tersebut merupakan 96,18 persen terhadap total tenaga kerja di seluruh Indonesia. Angka itu naik sebesar 2,2 juta pekerja atau naik 2,6 persen bila dibandingkan dengan 2005. Kontribusi UKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto nasional tercatat mampu menyumbangkan Rp1.778,75 triliun atau sebesar 53,3 persen dari total PDB nasional. Sri Ernawati juga mengemukakan pihaknya meminta pelaku KUKM mulai menyisihkan biaya usaha bagi kepentingan promosi produk. Promosi produk UKM merupakan kegiatan yang perlu dilakukan terus-menerus untuk menunjukkan kepada pelanggan tentang inovasi atau disain baru yang pantas dibeli oleh konsumen, tuturnya.
Menurut dia, biaya promosi harus pula diperhitungkan dalam biaya usaha terutama bagi UKM pemula untuk menjaring pembeli potensial. Biaya promosi seyogyanya disisihkan dan diperhitungkan sebagai biaya usaha.
Pemerintah hanya akan memberikan dukungan promosi yang sifatnya sebagai stimulan saja sebelum UKM dinilai siap dengan pembiayaan sendiri.
Pemerintah hanya akan memberikan dukungan promosi yang sifatnya sebagai stimulan saja sebelum UKM dinilai siap dengan pembiayaan sendiri.
Apalagi pemberian kesempatan promosi bagi UKM tersebut jumlahnya amat terbatas sehingga dilakukan dengan seleksi yang cukup ketat. Salah satu bentuk kegiatan promosi untuk mempertahankan sekaligus memperluas pangsa pasar suatu produk adalah melalui penyelenggaraan pameran. (sumber : www.Pelita.or.id)
Jadwal Pameran Komputer 2013 Jakarta, Bogor & Bandung
Jadwal Pameran Komputer Bogor
READ MORE - Jadwal Pameran Komputer 2013 Jakarta, Bogor & Bandung
- NIX (National IT Expo) 2013 # 07 Mei 2013 – 12 Mei 2013 # Botani Square Bogor – Atrium LG
- The 19th Mega Bazaar Computer # 06 Maret 2013 - 10 Maret 2013 # Jakarta Convention Center
- NIX (National IT Expo) 2013 # 24 April 2013 - 28 April 2013 # Hall C Jakarta International Expo, Kemayoran
- The 10th Indonesia Cellular Show # 12 Juni 2013 - 16 Juni 2013 # Jakarta Convention Center
- The 15th Festival Komputer Indonesia # 12 Juni 2013 – 16 Juni 2013 # Jakarta Convention Center
- The 21st Indocomtech # 30 Oktober 2013 – 3 November 2013 # Jakarta Convention Center
- The 3th Jakarta Game Show # 30 Oktober 2013 – 3 November 2013 #Jakarta Convention Center
- The 19th Mega Bazaar Computer # 06 Maret 2013 - 10 Maret 2013 # Graha Manggala Siliwangi
- NIX (National IT Expo) 2013 # 03 April 2013 – 07 April 2013 # Landmark Convention Hall
- The 15th Festival Komputer Indonesia # 12 Juni 2013 – 16 Juni 2013 # Graha Manggala Siliwangi
DISKUSI PUBLIK "Meningkatkan Profesionalisme Kontraktor dan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Kab. Bogor"
Selasa, 19 Februari 2013
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bogor Tahun 2013
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bogor Tahun 2013 adalah sebesar
Rp. 2.002.000,- dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar Rp. 2.100.100,- Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa
Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tanggal 21 November 2012tentang
upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013. Download disini SK tersebut.
READ MORE - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bogor Tahun 2013
Pembangunan Graha Kadin Tahap ke dua
Mohon Do'a Restu Pembangunan Graha KADIN Kabupaten Bogor tahap kedua akan segera dimulai.
READ MORE - Pembangunan Graha Kadin Tahap ke dua
Langganan:
Postingan (Atom)