Kamis, 14 Maret 2013

Progres Pembangunan Gedung Graha KADIN


 Sampai hari ini
progres pembangunan Graha KADIN Kabupaten Bogor adalah pekerjaan bekisting
dan persiapan pembesian untuk plat lantai 2.

READ MORE - Progres Pembangunan Gedung Graha KADIN

Sosialisasi Produk Bank BJB

Kamis, 14 Maret 2013 bertempat di Ruang Rapat Kadin Kab Bogor. Bank BJB Cabang Cibinong bekerjasama dengan Kadin Kabupaten Bogor menggelar acara Sosialisasi Produk BJB, acara dihadiri oleh Pimpinan Bank BJB, Dewan Pengurus Kadin Kab Bogor dan Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Jaskon di Kab Bogor. Banyak produk BJB yang di sosialisasikan seperti tabungan tandamata, bjb giro dan lain-lain, Garansi Bank sampai ke Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dimana jenis KMKK bank bjb ada dua yaitu KMKK Transaksional dan KMKK Standby Loan. KMKK bank bjb dijelaskan memiliki keunggulan yaitu MUDAH, TERINTEGRASI, CEPAT selama persyaratan lengkap dan sesuai prosedur. Bagi yang berminat silahkan menghubungi Bank BJB terdekat.
AYO Menabung,,,!
READ MORE - Sosialisasi Produk Bank BJB

Senin, 04 Maret 2013

UMK Kab Bogor Rp. 2.002.000,- ternyata memicu menurunnya investasi di wilayah Kabupaten Bogor

Besarnya Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) di wilayah Kabupaten Bogor yang mencapai Rp. 2.002.000 ternyata memicu menurunnya investasi di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke VII Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (28/2). Bupati mengungkapkan, sebelumnya Kabupaten Bogor menempati urutan kedua dalam hal sasaran investasi di Jawa Barat, namun kini Kabupaten Bogor hanya dapat menempati urutan kelima. “Menurunnya investasi di Kabupaten Bogor salah satunya dikarenakan factor UMK yang tidak rasional, “ungkap Bupati.

Bupati juga menyatakan besarnya UMK Kabupaten Bogor  membuat para pengusaha memindahkan tempat usahanya ke wilayah lain yang lebih rendah UMK nya. “Terjadi ironi di Cigombong dan Cicurug, dimana beberapa perusahaan menggeser tempat usahanya dari Cigombong ke Cicurug dikarenakan UMK di Cicurug yang masuk ke Kabupaten Sukabumi hanya dibawah Rp. 1 juta. Padahal kita masih memerlukan pengusaha di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor selalu memfasilitasi dalam menentukan UMK ini antara pekerja dan pengusaha. “Kami selalu memfasilitasi dua kubu yaitu pengusaha dan pekerja namun hal tersebut hingga saat ini belum menemukan titik temu,”katanya. Oleh karena itu, Bupati berharap melalui Muskab ini Apindo dapat segera menyelesaikan dilema UMK di Kabupaten Bogor.”Saya ingin Kabupaten Bogor tetap kondusif,  supaya rakyat saya hidup dengan memiliki pekerjaan sehingga terhindar dari kemiskinan, serta para pengusaha dapat terus menjalankan usahanaya di Kabupaten Bogor. Hal – hal tersebut yang harus dipikirkan oleh APINDO melalui Muskab ini, diharapkan adanya saling pengertian antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai ada PHK bagi para pekerja di Kabupaten Bogor,” harapnya. (bogorkab.go.id)
READ MORE - UMK Kab Bogor Rp. 2.002.000,- ternyata memicu menurunnya investasi di wilayah Kabupaten Bogor

MUSKAB ke VII Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor

Kamis (28/2), Bertempat di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah diselenggarakan MUSKAB VII DPK Apindo Kabupaten Bogor untuk memilih Ketua APINDO Kabupaten Bogor untuk masa bakti 2013 - 2018.

Dalam Sambutan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten APINDO Kabupaten Bogor, Alexander Frans menjelaskan, selama ini para anggota APINDO Kabupaten Bogor selalu berusaha membangun dunia usaha di Kabupaten Bogor dengan kondusif terutama dengan para pekerja. “APINDO Kabupaten Bogor dalam setiap kesempatan dengan pengusaha sebagai anggotanya selalu menekankan agar jangan menggantungkan upah pada perhitungan UMK karena UMK hanya sebagai jaring pengaman, namun berikanlah upah sesuai dengan kondisi kerja, kemampuan pekerja, dan kemampuan perusahaan,” jelas Alex. Alex menambahkan, dalam proses penetapan upah minimum, APINDO berusaha objektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta dilapangan melalui survey maupun parameter yang objektif seperti angka inflasi. “APINDO selalu mengusulkan angka-angka yang objektif dan tidak mengada-ada yang semuanya sudah tentu demi menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak".

Pada MUSKAB VII Apindo Kabupaten Bogor ini terpilih kembali Bapak Alexander Frans, SH sebagai Ketua APINDO Kabupaten Bogor untuk masa bakti 2013 - 2018. (Moel)
READ MORE - MUSKAB ke VII Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor